Tujuan mekanisme

Sasaran

Program insentif untuk jasa ekosistem paling efektif jika menetapkan kelompok tertentu sebagai sasaran program.

Program REDD+ dapat dilakukan dengan menetapkan mekanisme pembagian manfaat untuk menjamin agar sebagian besar keuntungan dapat dirasakan oleh kelompok tertentu. Bagaimana kelompok sasaran diidentifikasi bergantung pada proyek dan prioritasnya, tetapi kelompok yang menjadi prioritas adalah komunitas yang melibatkan anggota yang kurang beruntung, rentan, atau terpinggirkan.

Alasan yang digunakan untuk menguatkan distribusi manfaat dan penentuan kelompok penerima manfaat meliputi hal-hal berikut:

  • Manfaat diberikan kepada pelaku berdasarkan hak hukum (alasan “hak hukum”).
  • Manfaat disalurkan kepada para pelaku yang mencapai pengurangan emisi (alasan “pengurangan emisi”).
  • Manfaat diberikan kepada pengelola hutan yang beremisi rendah (alasan “perwalian”).
  • Para pelaku yang mengeluarkan biaya diberikan kompensasi (alasan ”kompensasi biaya”).
  • Manfaat diberikan kepada fasilitator implementasi REDD+ yang efektif (alasan “fasilitasi”).
  • Manfaat diberikan kepada yang paling miskin (alasan “pro-kemiskinan”).

Proses perancangan mekanisme harus dilegitimasi karena adanya berbagai tujuan dan kelompok kepentingan dalam suatu proyek. Adanya prinsip dan tujuan yang jelas dapat mencegah kelompok kepentingan kecil dan tidak representatif memberi pengaruh kuat yang tidak proporsional atas rancangan pembagian manfaat REDD+[1].

Pendekatan penentuan kelompok sasaran dan kriteria kelayakan berbeda menghasilkan pertimbangan untung rugi yang berbeda pula dan kelengkapan, dengan kriteria kelayakan yang lebih canggih dan ketat mungkin lebih efektif meski biaya lebih tinggi untuk diterapkan. Selain itu, terdapat potensi konflik jika hanya beberapa orang dan tidak semua anggota komunitas menerima manfaat. Bagaimana kelompok sasaran dicirikan (misalnya, bagaimana kelompok miskin dan rentan didefinisikan?) dan ketersediaan data, dana, dan kapasitas kelembagaan untuk menerapkan kriteria tersebut harus dipertimbangkan.

Program Alokasi Lahan Hutan Vietnam atau Forest Land Allocation (FLA) memberi kepastian tenurial bagi pengguna lahan hutan. FLA merupakan penyerahanhak hutan kepada masyarakat lokal untuk mendorong perlindungan dan pembangunan hutan lokal. Program ini diharapkan mengatasi-kemiskinan dengan memprioritaskan masyarakat dan individu miskin di wilayah desa hutan. Mereka kemudian yang diberikan kualifikasi yang dibutuhkan agar layak menerima Pembayaran Jasa Lingkungan Hutan atau Payment for Environmental Services (PFES)[2] dan ikut serta REDD+[3].

Di wilayah Cat Thien, Vietnam, staf yang menjalankan program Pembayaran Jasa Lingkungan Kehutanan atau Payment for Forestry Environmental Services (PFES) memilih masyarakat yang berpartisipasi menggunakan kriteria, yaitu desa dekat perbatasan dengan provinsi lain, daerah dengan risiko penebangan liar tinggi, desa dengan kinerja perlindungan hutan yang baik di masa lalu, dan masyarakat yang tidak terlibat dalam program perlindungan hutan negara lainnya. Meskipun penentuan sasaran pembagian manfaat cukup baik, masih perlu ada perbaikan. Sebagai contoh, proses pemilihan rumah tangga seharusnya tidak melalui konsultasi dengan kepala desa. Staf program meminta pendapat kepala desa, sehingga mungkin ada bias. Untuk memastikan kesetaraan di masa depan, staf program akan mencoba merotasi desa penerima PFES setiap beberapa tahun. Desa yang tidak menjalankan tugas PFES secara efektif akan dikeluarkan dari program dan diganti dengan yang lain. Upaya untuk meningkatkan pemerataan harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam seluruh  upaya untuk menargetkan proyek-proyek[4].

Sumber

[1] Luttrell, C., Loft, L., Fernanda Gebara, M., Kweka, D., Brockhaus, M., Angelsen, A., Sunderlin, W.D., 2013. Who Should Benefit from REDD+? Rationales and Realities. E&S 18, art52.

[2] Pham, Thu Thuy, Le, T.T.T., Tuyet, H.N.K., Pham, V.T., Tran, P.H.N.K., Tran, T.D., Tran, N.M.H., Nguyen, T.T.A., Nguyen, T.V.A., 2021a. Impacts of Payment for Forest Ecosystem Services in Protecting Forests in Dak Lak Province, Vietnam. Forests 12, 1383.

[3] Wong, G.Y., Loft, L., Brockhaus, M., Yang, A.L., Pham, T.T., Assembe-Mvondo, S., Luttrell, C., 2017. An Assessment Framework for Benefit Sharing Mechanisms to Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradation within a Forest Policy Mix: Assessment Framework for REDD+ BSM. Env. Pol. Gov. 27, 436–452.

[4] Pham, T.T., Nguyen, T.D., Dao, C.T.L., Hoang, L.T., Pham, L.H., Nguyen, L.T., Tran, B.K., 2021. Impacts of Payment for Forest Environmental Services in Cat Tien National Park. Forests 12, 921.