Masalah tata kelola berjenjang

Di tingkat subnasional di Peru, tidak ada partisipasi secara langsung dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, seperti asosiasi petani dan organisasi produsen lainnya, dalam diskusi meja bundar REDD+ tingkat regional. Organisasi masyarakat adat hanya bisa berpartisipasi secara minimal. Hal ini memiliki dampak negatif pada legitimasi REDD+.

Kebijakan Pembangunan Desa atau The European Rural Development (RDP) Eropa adalah sebuah program Uni Eropa yang bertujuan untuk mengatasi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi di 27 negara anggota Uni Eropa (EU).

Desentralisasi ditentukan tidak hanya melalui kelembagaan, melainkan berdasarkan pemberdayaan pihak dan lembaga lokal. Oleh karena itu, untuk memperbaiki tata kelola, pendekatan kebijakan pembangunan pedesaan perlu mempertimbangkan peran dan dinamika antar pelaku, lembaga, jaringan, modal sosial dan kemampuan administratif.

LEADER adalah program yang didanai EU untuk mendukung kegiatan — seperti konsultasi, pelatihan, pendampingan, dukungan untuk mengembangkan rencana bisnis dan alokasi modal — untuk meningkatkan kualitas hidup di desa. ketika dilaksanakan di Prancis, meskipun kehadiran pelaku pemerintah maupun non pemerintah, elit politik, seperti walikota dan anggota dewan, tetaplah pengambil keputusan utama, yang tidak mengizinkan perwakilan lebih luas. Desentralisasi digunakan sebagai alat kekuasaan, dan dimanfaatkan untuk menguasai keputusan lokal. LEADER juga semakin banyak digunakan sebagai alat untuk aksi lokal bersama – sebagai contoh di Finlandia, program ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan minat untuk pembangunan pedesaan lintas sektoral, inklusivitas, kerja sama dan kapasitas^[2]

Vietnam sudah mengadopsi kerangka legal REDD+ untuk menyediakan ruang politik inklusif bagi para pelaku untuk terlibat dalam pengambilan keputusan REDD+. Namun, meskipun ada komitmen politik negara untuk pengambilan keputusan inklusif, momentum minat partisipasi para pemangku kepentingan memudar. Pada awalnya, ada motivasi yang tinggi untuk terlibat didorong oleh keinginan agar terlihat oleh donatur, belajar dan memperoleh pengetahuan, serta mencari peluang pendanaan.

Namun partisipasi dalam pertemuan menurun akibat keterbatasan kapasitas (pengetahuan, keterampilan, waktu dan uang) para pemangku kepentingan^[3]. Untuk memastikan pengambilan keputusan REDD+ yang inklusif di Vietnam dibutuhkan pemahaman konteks politik, mengatasi dinamika kekuasaan yang mendasari rezim pemerintahan, membangun koalisi untuk perubahan di antara para elit politik dan masyarakat sipil, serta membina keinginan politik berkelanjutan dan komitmen.

Di Republik Demokrasi Kongo, terlepas dari kepentingan awal pelaku di REDD+, antusiasme menurun seiring berjalannya waktu karena kekhawatiran pemangku kepentingan jarang diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Keberadaan masyarakat sipil dan masyarakat asli masih lemah, sementara organisasi internasional mendominasi. Lebih jauh lagi, lembaga pemerintahan dapat dengan mudah memanipulasi partisipasi REDD+ di DRC untuk tujuan mereka sendiri (misalnya memperlambat pelibatan organisasi masyarakat sipil dalam memenuhi persyaratan partisipasi yang ditetapkan oleh donor), sehingga gagal mengatasi masalah mendasar kekuasaan dan politik. Jika kekhawatiran para pemangku kepentingan tidak dimasukkan ke dalam kebijakan aktual dan hasil proyek, para pelaku akan kehilangan minat dan memilih untuk tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, walaupun pemerintah berusaha meningkatkan inklusivitas pengambilan keputusan, sekedar memperbaharui pengaturan kelembagaan tidak akan menjamin inklusi lebih besar dalam pembuatan kebijakan karena yang dibutuhkan adalah perubahan bentuk kekuasaan dan ruang politik^[4].

Di Kabupaten Siak di Indonesia, wilayah luas gambut dalam yang dikembalikan oleh perusahaan ke pemerintah hampir didistribusikan ke petani kecil di bawah program reforma agraria, meskipun ada moratorium pembukaan baru lahan gambut. Resolusi pertentangan kebijakan ini dibantu oleh organisasi masyarakat sipil, yang memfasilitasi hubungan antara yurisdiksi dan badan pemerintahan nasional. Melalui koordinasi oleh jaringan masyarakat sipil lokal dan nasional dalam mendukung pemerintah kabupaten, 4.000 hektar area sekarang ada di bawah manajemen komunal^[5]. Keterlibatan jaringan masyarakat sipil dalam proyek tidak boleh diabaikan, karena mereka dapat membantu mengkoordinasikan dan membantu masalah yang mungkin muncul di berbagai tingkat pemerintahan.

Di desa Nomedjoh di Kamerun, berbagi informasi dan transparansi bukan masalah dalam proyek REDD+ sebagian besar karena upaya tokoh lokal, yang membantu pengungkapan informasi tentang kegiatan proyek selama proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Masyarakat yang diwawancarai memuji pendeta karena telah membantu menjembatani kesenjangan informasi dan meningkatkan hak penduduk setempat dan menjelaskan tujuan dari proyek. Studi kasus ini menyorot pentingnya peran yang bisa dimainkan oleh tokoh lokal dalam membantu menyebarkan infromasi tentang proyek REDD+ pada komunitas yang lebih luas^[6].

Sebagai wahana bagi para pemimpin 38 negara bagian dan provinsi di seluruh dunia, Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan atau the Governor’s Climate and Forests Task Force (GCFTF) yang melibatkan gubernur dan staff senior pada pertemuan tahunan, telah menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi beberapa inisiatif yurisdiksi di Indonesia. GCFTF dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) – sebuah asosiasi kabupaten di Indonesia yang mendukung pendekatan yurisdiksi – memainkan fungsi fasilitasi horizontal serupa: keduanya menawarkan wahana untuk membandingkan kemajuan anggota, sekaligus memberi bantuan teknis untuk anggota dalam bidang seperti perencanaan dan pemantauan lintas yurisdiksi. Sebagai contoh, LTKL menyediakan sebuah wahana yang menghubungkan kabupaten-kabupaten yang berkomitmen pada pembangunan hijau. Pertemuan yang difasilitasi oleh LTKL, membantu kepala daerah dan staf mereka untuk mengidentifikasi kepentingan dan tantangan bersama, serta menyediakan wahana untuk belajar dari pengalaman satu sama lain. Selain itu, sekretariat LTKL membantu kabupaten anggota dengan memobilisasi bantuan teknis dan menawarkan program-program seperti seri Masterclass dalam membangun kapasitas kabupaten untuk mengembangkan portofolio investasi, sementara Festival Kabupaten Lestari atau Festival Kabupaten Berkelanjutan memberi kesempatan pertukaran pelajaran kabupaten anggota^[7].

Sebuah studi mengungkapkan bahwa lahirnya kemitraan manajemen bersama antara Program Konservasi Hutan Nasional atau the Peruvian government’s National Forest Conservation Programme (PNCB) Peru – skema pembayaran bersyarat yang bertujuan mendorong manajeman hutan berkelanjutan – dan kelompok perwakilan masyarakat adat Federasi Adat Madre de Dios atau Native Federation of Madre de Dios (FENAMAD) bisa berdampak positif. Manajemen bersama pada skala daerah mendukung inklusi pertimbangan politik lokal dalam program mitigasi perubahan iklim yang dipimpin pemerintah yang didesain pada skala nasionenual. Selain itu, kemitraan ini mengatasi kesenjangan kelembagaan vertikal dengan memperkuat kehadiran PNCB di daerah dan memperkuat kehadiran skema pembayaran bersyarat, karena FENAMAD adalah lembaga daerah permanen. Akhirnya, kemitraan ini membantu memperkuat pemantauan dan implementasi skema pembayaran konservasi^[8].