Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan mekanisme pembagian manfaat menjadi prioritas kunci bagi banyak negara REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation, and enhancement of forest carbon stocks atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi Hutan, dan pengayaan cadangan karbon), sejalan dengan berbagai kebijakan dan proyek REDD+ yang memberi insentif kepada pemilik hutan untuk mengubah praktik manajemen hutan tempat mereka bergantung, sekaligus menjaga lingkungan dan keadilan sosial. Diskusi mengenai pembagian manfaat sering diawali dengan berapa jumlah atau seperti apa persentase dari total pembayaran untuk disalurkan pada penerima manfaat. Namun, tidak sesederhana kedengarannya, pemilik hutan tidak memanfaatkan, mengelola dan melindungi hutan hanya untuk alasan perolehan ekonomi.
Download:
DOI:
https://doi.org/10.17528/cifor-icraf/008788Dimensiones Recuento de citas:
Año de publicación
2022
Autores
Wong, G.; Pham, T.T.; Valencia, I.; Luttrell, C.; Larson, A.M.; Yang, A.; Hassan, A.; Kovacevic, M.; Moeliono, M.; Dwisatrio, B.; Sarmiento Barletti, J.P.
Idioma
Indonesian
Palabras clave
policy analysis, climate change, ecosystem services, mitigation, guidelines, knowledge management
Geográfico
Indonesia, Viet Nam, Democratic Republic of the Congo, Brazil, Peru
